Jakarta, CNN Indonesia —
Otorita mengklaim rumah sakit (RS) dan pelayanan kesehatan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal memangkas warga Indonesia yang berobat ke luar negeri.
Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN melaporkan standar dan pedoman pelayanan kesehatan di ibu kota anyar masih digodok. Ini disebut akan mengacu pada beleid terkait, di mana visi IKN sebagai ‘Kota Dunia untuk Semua’.
Direktur Pelayanan Dasar OIKN Suwito mengatakan pihaknya akan bekerja sesuai amanat tersebut. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan dan RS di IKN bakal dibuat dengan mengacu kualitas dunia atau global.
“Sehingga nanti pelayanan pendidikan pun akan menjadi rujukan dunia, pelayanan kesehatan pun akan menjadi rujukan dunia. Mengurangi masyarakat Indonesia sekolah dan berobat ke luar negeri,” tegas Suwito dalam seminar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (7/5).
Suwito mencontohkan salah satu cara OIKN menggarap RS kualitas dunia di IKN, yakni menghapuskan sistem kelas. Menurutnya, sistem kelas rumit dan memperpanjang proses pelayanan.
Misalnya, ketika seseorang ingin dirawat di RS kelas C yang harus mendapatkan rujukan dari rumah sakit kelas D terlebih dulu. Sama halnya mereka yang mau dirawat di rumah sakit kelas A perlu mengantongi surat rujukan dari RS dengan kelas di bawahnya.
“Sehingga konsep ke depan, RS yang ada (di IKN) dengan keunggulan tertentu yang merupakan rumah sakit paripurna, rujukan terakhir dan tidak perlu adanya rujukan dari (kelas) bawah,” jelasnya.
“Jadi, RS Internasional Kementerian Kesehatan, itu adalah rujukan untuk otak dan jantung, umpamanya. Siapapun masalahnya terkait otak dan jantung langsung bisa dilayani di RS tersebut, tidak harus dirujuk dari rumah sakit tipe B atau level bawah lainnya,” tegas Suwito.
Selain itu, Suwito menyebut OIKN akan membuat sistem canggih dalam bentuk telemedicine. Ia menyebut skema ini mirip dengan aplikasi Halodoc yang sudah familiar di masyarakat.
Kehadiran telemedicine yang tengah digodok OIKN diklaim akan memudahkan pasien karena tak perlu datang langsung ke rumah sakit untuk berobat atau berkonsultasi. Jika memang harus bertemu, Suwito menyebut pasien dapat memilih tempat pelayanan kesehatan mana yang ingin dituju dan ke dokter siapa.
“Sehingga dengan telemedicine tidak hanya pencatatan pelaporan, tapi lebih dari itu untuk memudahkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di otorita (IKN),” tandasnya.
Terlepas dari bagaimana implementasi pelayanan kesehatan kelas dunia di IKN, masalah WNI yang berobat ke luar negeri memang sering dikeluhkan Presiden Joko Widodo. Teranyar, Jokowi mengeluhkan hal tersebut dalam acara Kementerian Kesehatan.
Jokowi mencatat sejumlah masyarakat lebih memilih berobat ke Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Eropa, dan Amerika. Ia menyebut aksi ini membuat ratusan triliun rupiah devisa Indonesia raib.
“Kita kehilangan US$11,5 miliar, kalau dirupiahkan Rp180 triliun hilang. Karena warga kita tidak mau berobat di dalam negeri,” kata Jokowi dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (24/4).
Ia paham fasilitas dan pelayanan kesehatan di Indonesia belum maksimal. Jokowi mencatat 90 persen bahan produksi farmasi masih impor dan 52 persen alat kesehatan yang juga didatangkan dari luar negeri. Oleh karena itu, Jokowi mendesak penguatan industri kesehatan di dalam negeri.
“Jadi pasti ada sebabnya kenapa enggak mau berobat di dalam negeri. Ini persoalannya harus diselesaikan,” tandasnya.
(skt/sfr)