Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) curhat soal dilema industri hasil tembakau, termasuk rokok. Menurutnya industri tersebut menguntungkan pemerintah tapi tak baik untuk kesehatan masyarakat.
Pernyataan Zulhas itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim dalam acara detikcom Leaders Forum di Jakarta, Rabu (29/5).
Ia menuturkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp213,48 triliun sampai dengan akhir 2023 lalu. Menurutnya, besarnya penerimaan cukai itu menopang ekonomi RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini utamanya melalui terciptanya lapangan kerja industri produk tembakau yang diperkirakan 5 juta sampai 6 juta tenaga kerja.
“Namun berdasarkan kondisi di atas terdapat kondisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, kita memerlukan penerimaan negara yang tadi cukup signifikan. Namun di sisi lain produk akhir tembakau berupa rokok dapat merugikan kesehatan,” ucap Isy membacakan pidato Zulhas.
Oleh karena itu, pemerintah senantiasa mengatur, mengendalikan, dan mengawasi peredaran serta penjualan rokok agar sesuai peruntukannya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
“Bahwa untuk konsumen harus dihindarkan dari aset negatif pemakaian barang atau jasa. Selain itu, konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut,” jelas Isy.
Ia menambahkan bahwa pihaknya senantiasa mendukung upaya pengendalian produk tembakau.
Upaya itu baik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengawasan, maupun pelaksanaan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat terkait dampak dan bahaya rokok terutama bagi anak-anak.
Menurutnya, dalam upaya pengendalian produk tembakau, perlu dukungan baik dari sisi hilir maupun dari hulu. Ia menilai besarnya konsumsi rokok dan produk tembakau, merupakan peluang dan tantangan bagi bangsa dan negara.
“Pengaturan yg tepat dibutuhkan agar komunitas tembakau ini dapat berkontribusi positif bagi pembangunan nasional, baik dari aspek penerimaan negara, memperluas lapangan kerja di dalam negeri,” katanya.
(mrh/pta)